Pemerintah mengakui Ujian Kompetensi Guru (UKG) 2015 baru diikuti sekitar 95 persen guru yang ada di Indonesia.
“Sebesar 5 persen ini di antaranya karena telat [didaftarkan), sehingga tidak bisa mengikuti UKG sekarang,” ungkap Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sumarna Surapranata, di sela-sela Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi dan Bisnis yang digelar di Gedung Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sabtu (7/11/2015).
Dari persentase tersebut, Sumarna mengemukakan, sekitar 340.000 orang di antaranya adalah guru agama. Terkait hal itu, dia menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait UKG bagi guru-guru agama.
“Sebab untuk guru agama, pembinaannya menjadi ranah Kemenag, bukan Kemendikbud. Terkait hal itu, kami akan berkoordinasi dengan Kemenag untuk pelaksanaan UKG bagi guru-guru tersebut,” terangnya.
Sumarna menyampaikan, selama ini pemerintah baru memiliki potret UKG terhadap 1,6 juta guru. Dia mengatakan, dengan ujian ini akan diketahui kemampuan guru.
Bagi guru yang kompetensinya kurang, akan diberikan perlakuan berupa pembekalan melalui pengembangan profesi berkelanjutan.
“Tidak melulu tatap muka, tetapi bisa daring,” katanya.
Namun demikian, kata dia, peningkatan kompetensi guru bukan melulu tugas pemerintah, tetapi kewajiban individu guru juga ada.
Demikian informasi ini disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya untuk para guru yang ingin membutuhkan perangkat pembelajaran Kurikulum 2013, dapat mengunjungi web RPP SMP Kurikulum 2013, terima kasih sudah membaca artikel ini. (Sumber : solopos)
Dari persentase tersebut, Sumarna mengemukakan, sekitar 340.000 orang di antaranya adalah guru agama. Terkait hal itu, dia menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait UKG bagi guru-guru agama.
“Sebab untuk guru agama, pembinaannya menjadi ranah Kemenag, bukan Kemendikbud. Terkait hal itu, kami akan berkoordinasi dengan Kemenag untuk pelaksanaan UKG bagi guru-guru tersebut,” terangnya.
Sumarna menyampaikan, selama ini pemerintah baru memiliki potret UKG terhadap 1,6 juta guru. Dia mengatakan, dengan ujian ini akan diketahui kemampuan guru.
Bagi guru yang kompetensinya kurang, akan diberikan perlakuan berupa pembekalan melalui pengembangan profesi berkelanjutan.
“Tidak melulu tatap muka, tetapi bisa daring,” katanya.
Namun demikian, kata dia, peningkatan kompetensi guru bukan melulu tugas pemerintah, tetapi kewajiban individu guru juga ada.
Demikian informasi ini disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya untuk para guru yang ingin membutuhkan perangkat pembelajaran Kurikulum 2013, dapat mengunjungi web RPP SMP Kurikulum 2013, terima kasih sudah membaca artikel ini. (Sumber : solopos)
. setuju jika biaya proyek UKG ini untuk meningkatkan profesi guru bukan untuk mengetes guru .. ,selama saya mengajar hampir 31 tahun baru 1 X melakukan peningkatan profesi guru melalui IHT, dan sosialisasi kurikulum yg baru ,itupun kemarin-kemarin ini,klupun ada itu karena inisiatif sekolah . lebih didukung untuk itu pelu kebijakan pemerintah .
BalasHapus